CARAPANDANG - Para senator Filipina mempertanyakan keputusan pemerintah menyerahkan mantan presiden Rodrigo Duterte ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Kamis (20/3/2025). Menteri Kehakiman Filipina, Jesus Remulla, membantah adanya koordinasi sebelumnya dengan ICC.

Mengutip dari CNA, Remulla menegaskan bahwa pemerintah hanya menerima surat perintah penangkapan melalui Interpol. Hingga beberapa minggu lalu, Filipina menolak bekerja sama dengan ICC, tetapi sikap pemerintah berubah setelah menerima permintaan resmi dari Interpol.

"Kami tidak pernah, sampai sekarang, memiliki komunikasi dengan ICC, baik secara resmi maupun tidak resmi," ujar Remulla dalam sidang. Sidang tersebut dipimpin oleh Senator Imee Marcos, sekutu dekat Wakil Presiden Sara Duterte, putri Duterte.

Senator Imee Marcos menyoroti dokumen Interpol yang menunjukkan kemungkinan koordinasi lebih dalam. Dokumen itu menyebutkan bahwa pemerintah Filipina telah setuju untuk memenuhi permintaan penangkapan.

Namun, Remulla membantah klaim tersebut, menyebutnya sebagai surat standar Interpol dan bukan bukti adanya koordinasi khusus. Sementara itu, Wakil Presiden Sara Duterte mengecam penangkapan ayahnya, menuduh pemerintah menggunakan ICC untuk melemahkan oposisi.

Ia meminta rakyat Filipina menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan mendukung kandidat partainya dalam pemilu sela Mei mendatang. Duterte menilai penangkapannya bertujuan menggagalkan kemenangan partainya dalam pemilu.