CARAPANDANG - Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) terbatas bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan mengumumkan skema final kebijakan tersebut setelah mendapat masukan dari berbagai kementerian teknis.

Kepastian ini mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Airlangga pada Selasa (24/3/2026). Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut membahas berbagai pandangan strategis sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan, terutama terkait penyesuaian sektor energi untuk menjaga stabilitas nasional.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Seperti diketahui, koordinasi dengan Kemendagri diperlukan mengingat kebijakan ini juga akan menyasar pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Menko Airlangga telah memastikan bahwa kebijakan WFH akan diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Skema yang diusung adalah satu hari bekerja dari rumah dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi energi di tengah tingginya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

"WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan," ujar Airlangga di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).