Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer memenangkan lebih dari 80 persen kursi parlemen yang diperebutkan, sementara perwakilan militer yang tidak dipilih menempati seperempat kursi sesuai konstitusi.
Presiden baru Myanmar dijadwalkan akan membentuk kabinetnya pada awal pekan depan dan secara resmi menjalankan kekuasaan negara pada 10 April 2026.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang mewakili pemerintahan sipil yang digulingkan pada kudeta 2021, menyatakan penolakannya terhadap kepemimpinan baru ini. Juru bicara NUG Nay Phone Latt menegaskan bahwa revolusi akan terus berjalan dengan momentum besar dan tujuan mereka adalah membongkar sepenuhnya semua bentuk kediktatoran.
Amnesty International juga mengeluarkan kecaman tajam. Peneliti Amnesty International Joe Freeman menyatakan bahwa pergantian jabatan ini tidak akan melindungi Min Aung Hlaing dari tuntutan kejahatan internasional.
"Jika Min Aung Hlaing berpikir bahwa jabatan sipil resmi akan melindunginya dari tuntutan atas berbagai pelanggaran berat hukum internasional yang dituduhkan kepadanya sebagai pemimpin militer, cara kerja keadilan internasional tidak seperti itu," ujarnya.
Masyarakat Myanmar sendiri merespons dengan dingin pengangkatan ini. Seorang warga Yangon yang enggan disebut namanya mengatakan kepada AFP, "Tidak ada harapan bagi negara ini di bawah kepresidenannya. Negara ini hanya akan semakin buruk".
