Praktik ini dinilai bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan tentang reduksi gula, garam, dan lemak (GGL).
“Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10–15 tahun ke depan akan menjadi bom waktu penyakit kronis,” tegas Mirza.
Ia juga mengkritik pendekatan yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman budaya dan pangan lokal.
“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu justru tidak pas dengan konteks lokal,” tuturnya.
Sebagai langkah perbaikan, Mirza menekankan tiga hal pokok. Pertama, penegakan ketat keamanan pangan dengan memberikan efek jera, seperti punish terhadap Penyedia Pelayanan Pangan (SPPG) yang lalai.
Kedua, pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan lintas sektor untuk memantau dampak MBG terhadap status gizi, kebugaran, dan antropometri anak.
Ketiga, kebijakan MBG harus fleksibel dan terbuka terhadap kajian ilmiah.
“Kalau ada masukan dan bukti ilmiah yang menunjukkan perlu perbaikan, harus segera direspons. Jangan sampai 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkasnya.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi pencegahan stunting dan perbaikan gizi anak ini, menurut Mirza, tidak bisa diukur keberhasilannya dalam waktu singkat.
Dampak investasi gizi baru akan terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10-15 tahun mendatang.
