CARAPANDANG – Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menuai perdebatan di ruang publik. Wacana tersebut dinilai mengkhianati amanat reformasi yang diperjuangan oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat pada 1998.
Pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat merupakan wujud nyata kedautalan rakyat dalam sistem demokrasi.
Atas dasar itu, analis komunikasi politik Hendri Satrio berharap agar hak rakyat memilih pemimpinnya jangan sambut dicabut. Menurutnya jika mekanisme ini diubah dengan menyerahkan kepada DPRD akan berpotensi menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan mereka sendiri.
“Biarkanlah rakyat memilih pemimpinnya. Ketua kelas saja dipilih oleh warga kelas, bukan ditentukan wali kelas. Apalagi ini provinsi, kabupaten, atau kota,” ujarnya lewat akun X, Rabu, 7 Januari 2026.
