Pasalnya, kata Rocky hubungan antara warga negara dan kepala negara didasarkan pada legitimasi. Legalitas bisa diberikan secara administratif, namun tanpa legitimasi, kepercayaan publik bisa runtuh.
“Ketika presiden ditanya oleh orang yang memilihnya, maka presiden harus menjawab. Bukan membawa pertanyaan itu ke pengadilan,” ujarnya.
Rocky juga menyoroti bahwa ijazah yang digunakan Jokowi untuk memenuhi syarat administratif pencalonan presiden adalah dokumen publik, yang wajar jika ditelusuri keabsahannya. Dia juga mempertanyakan mengapa tidak ada transparansi penuh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait terkait dokumen itu.
“Jadi bukan publik ingin mencela Presiden Jokowi secara individual tetapi publik ingin ada kejujuran karena itu informasi mesti diberikan," katanya.
Soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Rocky Gerung: Curiga Cara Pertama Memperoleh Kejujuran
Rocky mengatakan jika publik memiliki kecuriaan merupakan hal yang wajar. Sebab, kecurigaan merupakan jalan untuk mencari kebenaran.
