Selain itu, petugas menemukan adanya perbedaan data awak kapal dengan daftar Crew List serta Sijil. Lebih lanjut, lima orang perwira di kapal tersebut kedapatan menjabat tanpa sertifikat ahli yang sesuai dengan dokumen keselamatan pengawak minimum.

"Temuan lain di lapangan juga menunjukkan bahwa peralatan radio kapal tidak sesuai dengan sertifikat stasiun radio yang dimiliki, serta buku publikasi navigasi yang tidak diperbarui dimana masih menggunakan edisi tahun 2024," lanjut Tunggul.

Selain pelanggaran di bidang pelayaran, Tunggul menjelaskan berdasarkan laporan intelijen TNI AL di lokasi tambang, muatan nikel tersebut diduga melanggar izin pertambangan karena jumlahnya telah melebihi kuota yang diizinkan sebesar 25 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.

Berdasarkan temuan tersebut, personel TNI AL akhirnya mengerahkan KRI Hampala-880 untuk menuntun dua kapal tersebut ke Posal Weda yang berjarak sekitar 60 Nautical Miles dari lokasi penangkapan. Di sana petugas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tunggul menegaskan, upaya ini diharapkan bisa menimbulkan efek jera agar masyarakat mengurungkan niatnya untuk berlayar dan mengangkut hasil bumi secara ilegal.