YLBHI memetakan 11 kelompok persoalan dalam pelaksanaan MBG, mencakup keselamatan pangan, tata kelola, potensi korupsi, konstitusionalitas anggaran, mutu gizi, hingga dimensi sosial-politik dan HAM. Isnur menyebut insiden berulang tidak lahir dari satu kesalahan dapur, melainkan dari ekspansi program yang melampaui kesiapan regulasi, kapasitas pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Edy Kurniawan menambahkan bahwa penghentian sementara SPPG Kalitengah saja tidak cukup. Investigasi harus menelusuri seluruh rantai tanggung jawab, mulai dari pengadaan bahan, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan.
"Sidoarjo harus menjadi titik berhenti: hentikan ekspansi, audit secara independen, pulihkan korban, dan desak pertanggungjawaban," pungkas Isnur.
