Selanjutnya, dia pun memberikan catatan strategis di antaranya perlunya integrasi data pengaduan dan pengawasan publik dalam satu ekosistem digital nasional yang dapat diakses lintas lembaga, dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Selain itu, ia mendukung sepenuhnya kolaborasi Ombudsman RI dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk ke depan dapat membentuk "Peta Rawan Maladministrasi Nasional".
"Peta ini berbasis indikator sektoral dan wilayah, sehingga dapat menjadi referensi rekomendasi dan perbaikan di masa mendatang,"katanya.
Yusril Komitmen Perkuat Ombudsman RI sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik
Yusril menyambut baik revisi Undang-undang Ombudsman demi memperkuat Ombudsman sebagai lembaga pengawas untuk mencegah maladministrasi.
