Dasco mengungkapkan Presiden Prabowo berpesan agar efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025, tidak memangkas hak-hak pelayanan publik.
Sri Mulyani menjelaskan upaya efisiensi yang dilakukan kementeriannya dalam rangka memperbaiki pengelolaan anggaran dan menekan belanja yang tidak efektif.
Legislator dari Partai Demokrat ini merasa prihatin dengan pemotongan anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dapat berdampak pada program sosial dan kemasyarakatan.