Evaluasi terhadap kinerja ekonomi semester pertama menjadi penting menjelang Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 pada awal Agustus mendatang.
Prabowo menyampaikan hal tersebut untuk menyentil pihak-pihak yang selama ini menggulirkan narasi bahwa pemerintah berbohong kepada rakyat soal tercapainya swasembada pangan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa memandang jabatan maupun status.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya untuk kepentingan rakyat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyatakan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses penyidikan yang dilakukan Polri sebagai kewenangan lembaga penegak hukum tersebut.