Legislator PKB Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

Legislator dari Fraksi PKB ini menilai usulan tersebut harus dikaji secara matang dan disampaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap pengaturan kelembagaan Polri.

Legislator: Putusan MK Soal Ibu Kota Negara Harus Jadi Pegangan

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai ada keputusan presiden mengenai pemindahannya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menjadi pegangan dalam kebijakan nasional

Legislator PDIP Sebut Kecelakaan Kereta di Bekasi "Kegagalan Sistemik", Desak Evaluasi KAI

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, menyebut kecelakaan maut antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur sebagai "alarm serius" dan cerminan kegagalan sistemik dalam manajemen keselamatan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Legislator PKB Ketuk Keras Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Andrie Yunus

Maman menilai aksi tersebut merupakan bentuk kekerasan brutal yang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kebebasan sipil.

Legislator PKB Sebut Jokowi Terlibat Pembahasan UU KPK

Kang Cucun menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons klaim Jokowi yang mengaku tak terlibat pembahasan UU KPK.

Ini Kata Legislator DKI Terkait MBG

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi, namun tidak dihentikan karena hingga saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 20 juta anak sekolah, ibu hamil dan penerima lainnya di 38 provinsi Indonesia.

Legislator Serukan Penguatan Sistem Perlindungan Anak Terintegrasi

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyerukan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak secara terintegrasi merespons kasus kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran anak berinisial AMK (9) di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Legislator PDIP Ini Prihatin Anggaran Perpusnas Berkurang

Menurutnya dengan berkurangnya anggaran untuk Perpusnas semakin menurunkan daya literasi nasional hingga menghambat sertifikasi pustakawan.