Adhie M. Massardi Sebut Jokowi Bawa Virus Perpecahan
Selama ini Indonesia sudah akrab dengan pluralisme. Namun, hal tersebut mulai dirusak oleh virus perpecahan yang dibawa oleh Jokowi.
KPK: Mahar Politik Dipicu Karena Lemahnya Kaderisasi Kader Parpol
Pernyataan tersebut merujuk pada hasil kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola partai politik yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK sepanjang tahun 2025.
KPU Iffa Rosita: Siapkan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyiapkan pemutakhiran data pemilih dan Daerah Pemilihan (Dapil) Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk Pemilu 2029 baik untuk memilih calon anggota DPD RI maupun DPR RI, sehingga kini tim melakukan kunjungan ke Kota Nusantara tersebut
Sekjen Golkar Sarmuji: Orang Terbaik Harus Bisa Jadi Capres Meski Bukan dari Parpol
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa orang-orang terbaik harus mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) meski bukan merupakan kader dari partai politik (parpol)
Saiful Mujani Nilai DPR Lemah Jalankan Fungsi Oposisi
Saiful mengatakan suara kritik yang disuarakan oleh rakyat kepada pemerintah seharusnya direspon dengan baik, bukan dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindak lanjut.
Ini Dia 16 Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Partai Politik dari KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kajian ini dilakukan karena sektor politik dinilai masih rawan tindak pidana korupsi dengan biaya politik atau entry cost yang tinggi.
Tuduhan Saiful Mujani Lakukan Makar Berangkat dari Cara Pandang yang Sempit Membaca Konstitusi
Menurutnya seruan tersebut merupakan ekspresi politik. Sehingga, tidak bisa dibawa-bawa ke sebagai tindakan yang melanggar hukum.
Selain Capres, KPK Juga Rekomendasikan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol
Rekomendasi tersebut tertuang dalam kajian tata kelola partai politik yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK tahun 2025.
Tiba-tiba KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Berikut Tanggapan Para Politikus
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden berasal dari sistem kaderisasi partai politik menuai beragam reaksi dari sejumlah tokoh nasional dan parpol, Kamis (23/4/2026).
Komjenpol (purn) Boy Rafli: Pegang prinsip bebas aktif demi jaga kedaulatan negara
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Boy Rafli Amar mengatakan Indonesia harus bisa menjaga hubungan baik dengan semua pihak tanpa mengorbankan maruah dan kepentingan nasional
Menko BHHIP: Yusril Sebut Akademisi Bebas Kritik Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki kebebasan untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan hal tersebut tidak dilarang
PN Tipikor Jakarta: Tim Advokat Nadiem Makarim Kompak tak Hadiri Sidang Korupsi Chromebook
Tim advokat Nadiem Anwar Makarim kompak tak menghadiri sidang dugaan korupsi Chromebook, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu
Kepala BSKDN Yusharto: Digitalisasi Pemilu Tetap Berlandaskan Prinsip Demokrasi
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti pentingnya digitalisasi pemilihan umum (pemilu) yang tetap berlandaskan pada prinsip dasar demokrasi
JK Kumpulkan Tokoh Perundingan Damai Malino, Tegaskan Ceramah di UGM Memang Fakta
Pertemuan ini digelar untuk mengklarifikasi potongan ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang viral dan dilaporkan ke polisi atas tuduhan dugaan penistaan agama.
Puan Maharani: Kritik Boleh Asal Kritik yang Membangun
Menurut Puan kritik dalam iklim domokrasi tidak dilarang. Namun dia mengingatkan dalam menyampaikan kritik harus dilakukan secara baik dan konstruktif.
Sejarawan: Spirit KAA 1955 di Bandung Bukan Nostalgia
Inti utama dari KAA bukanlah isu keamanan, melainkan persoalan ekonomi dan kedaulatan atas sumber daya.
