CARAPANDANG – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya penolakan datang dari Partai Buruh.

Partai Buruh tegas pemilihan kepala daerah harus melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Sebab ini adalah amanat reformasi.

Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal jika kepala daerah dipilih secara langsung akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat dalam menentukan sendiri calon kepala daerah yang mereka kehendaki.  Dan rakyat juga bisa  menilai rekam jejak para calon melalui berbagai sumber, termasuk media sosial dan informasi yang dapat dipercaya. 

“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” ujarnya, Minggu, 4 Januari 2026.

Sebeliknya, menurutnya jika Pilkada dilakukan melalui DPRD potensi politik transaksional justru semakin besar. 

“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” kata Said Iqbal.

Selanjutnya dia mengingatkan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang Reformasi. Ada darah rakyat, mahasiswa, dan buruh yang tertumpah demi memastikan presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. 

“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” tegasnya.