Jelang Vonis Hasto, PDIP: Jangan Negara Hukum yang Direkayasa
Dia pun berharap, Hasto yang akan divonis pada Jumat, 25 Juli 2025 besok tidak bernasib sama seperti Tom Lembong.
Said Abdullah Akui Tidak Tahu Waktu Pasti Pelaksanaan Kongres PDIP
Semua kader PDIP menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait kongres partai.
PDIP Apresiasi Adanya Hari Kebudayaan Nasional
Jika Hari Kebudayaan Nasional bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo ini hanya sekadar kebetulan semata.
PDIP Nilai Luhut Berlebihan, Jokowi sebagai Presiden Sudah Seharusnya Bekerja untuk Rakyat
Menurut Deddy kesedihan Luhut tersebut telalu berlebihan. Sebab, Joko Widodo sebagai kepala negara ditakdirkan bekerja sesuai sumpah dan janjinya kepada rakyat.
Presiden Prabowo Tugaskan Gibran Berkantor di Papua, PDIP: Bagus Sekali
Menurutnya penugasan Presiden Prabowo tersebut sangat baik dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua.
PDIP: Penulisan Sejarah Harus Sesuai Fakta Sejarah, Bukan His Story
Penulisan sejarah adalah penting dalam melihat bangsa ini dimasa lalu. Sehingga dalam menulis sejarah harus lepas dari kepentingan.
Tidak Realistis Jika PSI Jadi Kendaraan Politik Jokowi untuk Lawan PDIP
Secara fakta PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu tiga pemilu berturut-turut. Sedangkan PSI partai baru yang tidak lolos masuk di ke gedung Parlemen Senayan Jakarta.
PDIP Alat Perjuangan Bangun Karakter Bangsa Berdasarkan Pancasila
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta seluruh kepala daerah untuk memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
PDIP Jabar: Patuhi Intruksi Megawati Empat Kepala Daerah tak Ikut Retret
Ono mengatakan pihaknya menunggu intruksi lanjutan dari DPP terkait kajian mengenai retret di Akmil.
Patuhi Instruksi 8 Kepala Daerah PDIP dari SumutTidak Ikut Retret di Magelang
Delapan kepala daerah yang dimaksud dari Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Nias Induk, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Tengah.
PB HMI: Kepala Daerah Petugas Rakyat, Bukan Petugas Partai
Keputusan PDI Perjuangan melarang kader yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 mengikuti retret dianggap tidak etis.
