Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Istri almarhum mantan Diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri, menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah barang yang disebut sebagai barang bukti, sekaligus menyatakan dukungan terhadap rencana ekshumasi.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap UU 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Senin (29/9/2025). MK menyatakan UU Tapera bertentangan dengan UUD 1945 dan harus diubah.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan syarat pendidikan minimal calon presiden serta calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.
Personel gabungan TNI/Polri mengevakuasi empat orang pendulang emas yang selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di kawasan penambangan emas ilegal Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Bali memindahkan sebanyak 27 narapidana kategori risiko tinggi ke lembaga pemasyarakatan (lapas) di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.
Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan, KKB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak kembali melakukan aksi kejahatan bersenjata dengan menembak warga bernama Indra Guru Wardana di Distrik Kolf Braza, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/9).
KPK memeriksa kembali Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), dalam penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Kejagung dalam menangani kasus Silfester terlihat setengah hati. Sebab, hingga detik ini tidak ada upaya pencekalan, penetapan buron hingga eksekusi yang dilakukan kejaksaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sejumlah uang yang disita dari pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah dalam kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada tahun 2023–2024, bukan merupakan suap.