Menurutnya penguatan koperasi merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Semoga koperasi tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya dia mengatakan bahwa PKS membuka ruang partisipasi publik selama proses pembahasan RUU Perkoperasian berlangsung. Masukan dari para pegiat koperasi, akademisi, maupun masyarakat luas akan dihimpun dan dikonsolidasikan sebagai bahan perjuangan Fraksi PKS dalam pembahasan di DPR RI.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan, ide, dan gagasan terkait RUU Perkoperasian. Aspirasi tersebut akan kami konsolidasikan bersama anggota Komisi VI DPR RI agar dapat diterjemahkan dalam substansi undang-undang yang berpihak kepada koperasi dan ekonomi rakyat,”katanya.
