Selain faktor ekonomi, aspek keamanan menjadi kekhawatiran utama. Hendarsam menyinggung maraknya kasus penipuan daring yang melibatkan WNA, seperti penangkapan 210 WNA di Batam yang menggunakan fasilitas BVK dan Visa on Arrival untuk aktivitas ilegal.

"Bayangkan saja cuma 16 negara yang kena bebas visa kunjungan ini aja udah seperti ini, mau kita buka lagi seluas-luasnya ke negara-negara itu?" ujarnya mempertanyakan.

Ia menekankan bahwa Imigrasi memiliki fungsi vital menjaga kedaulatan negara dan menolak anggapan pemberian BVK adalah cara terbaik menarik wisatawan.

"Ketika kita bebaskan itu, artinya apa kita mengobral, mengobral negara kita. Di mana harga diri bangsa kita kalau seperti itu?" tegasnya.

Sebagai alternatif, Hendarsam mendorong perbaikan infrastruktur dan akses penerbangan untuk meningkatkan mutu pariwisata.

Pihaknya tetap mempertahankan kebijakan selektif dengan membatasi BVK hanya untuk 16 negara, meskipun membuka peluang penambahan berdasarkan asas timbal balik (resiprokal).

Usulan perluasan BVK sendiri sebelumnya diajukan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat dengan DPR.

Rencana ini menyasar 8 negara plus 1 teritori, yakni Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Italia, Belarusia, Kazakhstan, dan pemegang permanent resident Singapura.