Menurutnya langkah yang perlu diprioritaskan pemerintah adalah pembenahan dan revitalisasi prasarana pertanian yang selama ini mengalami penurunan fungsi, seperti jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, dan infrastruktur pendukung produksi lainnya.
Ia menilai bahwa program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan rehabilitasi infrastruktur eksisting merupakan pilihan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif dalam meningkatkan produksi dibandingkan pembukaan lahan atau pencetakan sawah baru yang membutuhkan biaya besar serta waktu yang lebih panjang.
“Kita mendukung penuh agenda kedaulatan pangan nasional. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah dalam menyusun perencanaan yang berbasis data, memperhatikan daya dukung lingkungan, mengantisipasi dampak perubahan iklim, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dengan demikian, target produksi yang ambisius dapat benar-benar diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
DPR: Tantangan Menuju Kedaulatan Pangan adalah Perubahan Iklim
Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sudah menjadi realitas yang dirasakan.