Komisi III Bantah Tolak Sahkan RUU Perampasan Aset
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah kabar yang menyebut DPR menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
MPR: Dibutuhkan Kolaborasi atasi Darurat Kesehatan Mental Anak Bangsa
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan dibutuhkan langkah nyata dan kolaborasi untuk mengatasi darurat kesehatan mental anak-anak generasi penerus bangsa
Komisi III DPR Bentuk Panja Khusus, Habiburokhman Pimpin Pengawasan Kasus Febrie Adriansyah
Keputusan ini diambil menyusul penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam tiga kasus mega korupsi, yaitu dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN, PT Asabri periode 2020-2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI (anak usaha PT Krakatau Steel).
Legislator Ingatkan Kondisi Fiskal Indonesia Hadapi Tantangan Berat
Evaluasi terhadap kinerja ekonomi semester pertama menjadi penting menjelang Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 pada awal Agustus mendatang.
DPR Dukung Polisi Usut Tuntas Kasus Korupsi Batu Bara, Siapa Pun Terlibat Diproses
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa memandang jabatan maupun status.
Komisi VIII DPR: Segera Bentuk Panitia Kerja Bahas Usulan BPIH 2027
Komisi VIII DPR RI segera membentuk panitia kerja (panja) yang akan membahas secara lebih rinci hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi
Komisi XIII DPR: Usulkan Tiga Langkah Perkuat Konsistensi Penerapan Pasal 3 UU Tipikor
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tiga langkah untuk memperkuat konsistensi penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana
Perpres 111 Tahun 2025 Diapresiasi, Mungkinkah Ada RUU LGBT?
Dalam beleid tersebut, penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) dimasukkan sebagai salah satu ancaman nonmiliter di bidang sosial dan budaya.
Wakil MPR Eddy: Kebakaran TPA Jatiwaringin Tegaskan Pentingnya Percepatan WTE
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Tangerang, Banten, menegaskan pentingnya percepatan program pengelolaan sampah nasional melalui mekanisme waste-to-energy (WTE)
Dukung Penuh Perpres Nomor 111 Tahun 2025, Legislator: Negara Ingin Lindungi Generasi Muda dari Budaya LGBTQ
Penerbitan Perpres tersebut menurutnya langkah yang tepat dan harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa.
Legislator: Penyebaran Budaya LGBTQ Ancaman bagi Ketahanan Nasional
“Negara berkewajiban menjaga nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa. Pada saat yang sama, seluruh kebijakan harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara,”katanya.
Komisi VIII DPR: Ingatkan Antisipasi Potensi Kenaikan Biaya Haji 2027
Komisi VIII DPR RI mengingatkan adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang perlu diantisipasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya dan peningkatan efisiensi layanan agar beban yang ditanggung jamaah dapat dipertahankan
Wakil Ketua MPR: Perlu Intervensi Tepat, Atasi Angka Anak tidak Sekolah di Indonesia
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan perlunya langkah intervensi yang tepat untuk mengatasi angka anak tidak sekolah di Indonesia
DPR: Polri Sangat Mudah Bongkar Dalang Spam Judi Online di Medsos
Ekosistem judol benar-benar telah merusak masyarakat. Sehingga Polri harus benar-benar tegas membrantas judol di Indonesia.
Anggota DPR: Masyarakat Butuh Pelayanan Publik yang Cepat
Transformasi digital pemerintahan menjadi langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
15 RUU Tentang Kabupaten/Kota Disetujui jadi Usul DPR di Rapat Paripurna ke 22
Rapat Paripurna Ke-22 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui 15 rancangan undang-undang (RUU) tentang kabupaten/kota menjadi usul DPR dari sebelumnya inisiatif Komisi II DPR RI
