Haris Rusly Moti mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga poros kekuatan yang merasa dirugikan oleh kebijakan progresif Presiden Prabowo dan diduga berada di balik kampanye destabilisasi tersebut.

Pertama, kelompok yang disebutnya sebagai oligarki "serakahnomic" nasional yang selama ini dianggap kenyang dengan praktik ekonomi rente.

Kedua, korporasi dan aktor multinasional yang kehilangan kontrol atas eksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Ketiga, negara tetangga kecil yang selama ini diduga kaya raya dari penampungan uang hasil perampokan kekayaan alam Indonesia.

Menurut Haris, kebijakan Prabowo yang dianggap mengganggu kepentingan ketiga poros tersebut antara lain pembentukan Danantara, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib diparkir di dalam negeri selama satu tahun, swasembada pangan yang merugikan kartel impor, hingga efisiensi APBN untuk program-program seperti Makan Bergizi Gratis.

"Nasib bangsa kita sejak zaman kolonialisme selalu jadi objek yang dibodoh-bodohi dan diadu domba oleh negara kecil dan korporasi serakah," pungkas Haris.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah dan otoritas terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Haris Rusly Moti tersebut.