Meskipun demikian, pihaknya juga akan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, semua pihak perlu diberikan ruang klarifikasi, dan setiap dugaan perlu diverifikasi secara objektif berdasarkan bukti serta mekanisme yang berlaku di lingkungan akademik dan penelitian.
Brian mengungkap para WNI itu tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif. Dia mengatakan pihaknya tetap menaruh perhatian dalam kasus tersebut karena berpengaruh terhadap persepsi ekosistem riset nasional.
"Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia. Meski demikian, persoalan ini tetap menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi persepsi terhadap ekosistem riset nasional secara lebih luas," ucapnya.
Kemdikti menekankan adanya evaluasi integritas menindaklanjuti kasus itu. Ia mengatakan Indonesia memiliki mekanisme evaluasi melalui perguruan tinggi, komite etik, hingga penjaminan mutu akademik.
"Indonesia memiliki mekanisme evaluasi integritas riset melalui perguruan tinggi, komite etik, LPPM, sistem penjaminan mutu akademik, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dari Kemdiktisaintek maupun BRIN sesuai kewenangannya," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan, kasus tersebut bisa mencoreng nama Indonesia di pendidikan internasional jika terbukti benar adanya.
