Kemensos Audiensi ke KPK Bahas Pencegahan Korupsi Program Sekolah Rakyat
Gus Ipul memastikan Kemensos terbuka terhadap audit maupun pemeriksaan dari lembaga resmi, termasuk BPK dan BPKP, serta lembaga non-pemerintah untuk ikut memonitor proses pengadaan.
Mencegah Korupsi Pada Program Sekolah Rakyat, KPK Terbuka Menjadi Mitra Kementerian Sosial
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terbuka menjadi mitra Kementerian Sosial untuk mencegah korupsi pada program Sekolah Rakyat.
Mencegah korupsi pada program Sekolah Rakyat, KPK Terbuka Menjadi Mitra Kementerian Sosial
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terbuka menjadi mitra Kementerian Sosial untuk mencegah korupsi pada program Sekolah Rakyat.
ICW Datangi KPK, Desak Klarifikasi soal LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Kabinet yang Belum Muncul
Peneliti ICW, Yassar Aulia, menyampaikan bahwa pihaknya melayangkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK.
Bantah Lakukan Mark Up Sepatu Sekolah Rakyat, Mensos: Kami Siap Diaudit KPK
Gus Ipul tegas mengatakan bahwa proses pengadaan sepatu untuk sekolah rakyat diawasi secara berlapis.
KPK Lakukan Kajian Pencegahan Korupsi untuk Program Sekolah Rakyat
Kajian ini menyasar area pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Jubir KPK: Pers Memiliki Peran Penting Kawal Pemberantasan Korupsi
Keberadaan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya.
Usulan KPK Capres/Wapres dari Kader Partai Jadi Momentum Perbaikan Sistem Kaderisasi
Jika usulan tersebut diterima dan menjadi aturan maka akan banyak figure potensial yang berasal dari luar partai akan tersingkir. Sebab, yang bisa dicalonkan sebagai Capres/Wapres adalah kader partai poltik.
KPK: Mahar Politik Dipicu Karena Lemahnya Kaderisasi Kader Parpol
Pernyataan tersebut merujuk pada hasil kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola partai politik yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK sepanjang tahun 2025.
Komisi II DPR: KPK lampaui Kewenangan Soal Masa Jabatan Ketum Parpol
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melampaui kewenangan usai merekomendasikan perlunya pengaturan pembatasan kepemimpinan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan
Ini Dia 16 Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Partai Politik dari KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kajian ini dilakukan karena sektor politik dinilai masih rawan tindak pidana korupsi dengan biaya politik atau entry cost yang tinggi.
Selain Capres, KPK Juga Rekomendasikan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol
Rekomendasi tersebut tertuang dalam kajian tata kelola partai politik yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK tahun 2025.
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK untuk Jadi Saksi Kasus Kuota Haji
Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap Khalid bertujuan untuk mendalami mekanisme jual beli atau pengisian kuota ibadah haji khusus yang berasal dari pembagian kuota haji tambahan.
Tiba-tiba KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Berikut Tanggapan Para Politikus
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewajibkan calon presiden dan wakil presiden berasal dari sistem kaderisasi partai politik menuai beragam reaksi dari sejumlah tokoh nasional dan parpol, Kamis (23/4/2026).
KPK Ungkap Modus "Ani-ani" untuk Cuci Uang Hasil Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru dalam praktik pencucian uang hasil korupsi, yakni memanfaatkan perempuan muda atau yang disebut "ani-ani" sebagai tempat penyamaran aliran dana ilegal.
KPK Beri Usulan Untuk Revisi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol Hingga Kemendagri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah usulan untuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), hingga secara khusus untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
