DPR Harap Kopdes Merah Putih Jadi Motor Penggerak Ekonomi Lokal
Adanya Kopdes Merah Putih merupakan bentuk nyata peran negara dalam membangun koperasi sebagai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
DPR RI: Pastikan RUU Perampasan Aset Tetap Berproses tidak Dihentikan
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memastikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana tetap berproses dan tidak dihentikan
DPR Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Turunkan Harga BBM Khusus Nelayan
Kebijakan pemerintah ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha perikanan, khususnya pemilik kapal berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT.
Komisi III DPR Bentuk Panja Khusus, Habiburokhman Pimpin Pengawasan Kasus Febrie Adriansyah
Keputusan ini diambil menyusul penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam tiga kasus mega korupsi, yaitu dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN, PT Asabri periode 2020-2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI (anak usaha PT Krakatau Steel).
Legislator Ingatkan Kondisi Fiskal Indonesia Hadapi Tantangan Berat
Evaluasi terhadap kinerja ekonomi semester pertama menjadi penting menjelang Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 pada awal Agustus mendatang.
DPR Dukung Polisi Usut Tuntas Kasus Korupsi Batu Bara, Siapa Pun Terlibat Diproses
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa memandang jabatan maupun status.
DPR Nilai APBN Tidak Tepat untuk Subsidi Biaya Haji 2027
APBN hanya dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan orang yang beribadah haji adalah orang yang mampu.
Komisi VIII DPR: Segera Bentuk Panitia Kerja Bahas Usulan BPIH 2027
Komisi VIII DPR RI segera membentuk panitia kerja (panja) yang akan membahas secara lebih rinci hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi
Komisi XIII DPR: Usulkan Tiga Langkah Perkuat Konsistensi Penerapan Pasal 3 UU Tipikor
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tiga langkah untuk memperkuat konsistensi penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana
Dukung Penuh Perpres Nomor 111 Tahun 2025, Legislator: Negara Ingin Lindungi Generasi Muda dari Budaya LGBTQ
Penerbitan Perpres tersebut menurutnya langkah yang tepat dan harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa.
Legislator: Penyebaran Budaya LGBTQ Ancaman bagi Ketahanan Nasional
“Negara berkewajiban menjaga nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa. Pada saat yang sama, seluruh kebijakan harus dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara,”katanya.
Anggota DPR: Reformasi KUHP Perkuat Akuntabilitas Dunia Usaha
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan kehadiran Pasal 45-49 KUHP adalah kemajuan penting untuk memperkuat akuntabilitas dunia usaha dan membongkar kejahatan korporasi yang bersembunyi dibalik badan hukum
Komisi VIII DPR: Ingatkan Antisipasi Potensi Kenaikan Biaya Haji 2027
Komisi VIII DPR RI mengingatkan adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang perlu diantisipasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya dan peningkatan efisiensi layanan agar beban yang ditanggung jamaah dapat dipertahankan
DPR: Polri Sangat Mudah Bongkar Dalang Spam Judi Online di Medsos
Ekosistem judol benar-benar telah merusak masyarakat. Sehingga Polri harus benar-benar tegas membrantas judol di Indonesia.
Hasil RAPBN dan RKP Pemerintah 2027 Telah Disepakati Pemerintah dan DPR
Pemerintah dan DPR RI menyepakati hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027
The Indonesian Institute: Pemerintah-DPR Diminta Fokus Kualitas Demokrasi Lokal Pascaputusan MK
Research Associate The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan pemerintah dan DPR perlu fokus pada reformasi kualitas demokrasi lokal usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada
