Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menilai penarikan pasukan TNI dari Lebanon merupakan salah satu opsi yang bisa diambil jika kondisi di lokasi tidak kondusif dan (United Nations Interim Force in Lebanon) UNIFIL tidak bisa memberi jaminan perlindungan terhadap prajurit
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan guru dapat berperan menjadi teladan literasi digital bagi para peserta didiknya dan nantinya dapat menciptakan talenta digital berkualitas
ni era dimana informasi sangat cepat dan sangat banyak, serta banyak yang belum melalui verifikasi yang baik karena orang berkejar-kejaran dengan waktu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah berencana membahas dukungan fiskal atau stimulus bagi industri pengguna plastik
negara hadir untuk lindungi masyarakat dari berbagai risiko di ruang digital, untuk itu dirinya mendorong generasi muda, khususnya para lulusan perguruan tinggi, menjadi penjaga di ruang digital nasional
Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, maka hadir kekuatan ekonomi baru. Dimulai dengan menjual barang-barang sederhana, koperasi desa diyakini akan bisa terus berkembang.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid meminta masyarakat untuk selektif dalam memanfaatkan teknologi, khususnya dalam mendukung kegiatan produktif di lingkungan pesantren dan sektor pertanian.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Belanda meningkatkan kerja sama di sektor air serta menyatakan keterbukaan RI menjalin kerja sama baru dalam sektor tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki kebebasan untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan hal tersebut tidak dilarang
Pembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 11 Maret 2026.