Maka itu, dia mendorong agar Polri meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan profesionalisme serta kolaborasi yang erat dengan seluruh elemen masyarakat.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menuturkan penguatan internal, pengawasan kode etik serta peningkatan kesejahteraan personel di garda terdepan juga harus tetap menjadi prioritas.

Momentum HUT ke-80 Bhayangkara ini menjadi momentum Polri melakukan mengevaluasi kinerja kepolisian di tengah dinamika sosial-politik yang kian kompleks.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh dijadikan alat untuk melayani kepentingan kelompok tertentu maupun kepentingan politik.

Presiden mengatakan bahwa hukum harus menjadi tempat berlindung bagi masyarakat, terutama kelompok yang lemah. Menurutnya, sebagai negara hukum, pemerintah harus memastikan dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan untuk rakyatnya.

"Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang," kata Prabowo pada upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.