"Seperti di Aceh ketika SPPG tersapu banjir, maka yang rugi adalah mitra bukan BGN, mereka harus bangun lagi. Jadi, kita memindahkan risiko total kepada mitra, oleh karena itu saya sampaikan Rp6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiah pun untuk pemeliharaan, perbaikan dan lain-lain," jelasnya.
Dadan juga menyoroti efisiensi pembangunan yang dilakukan mitra. Menurutnya, mitra tidak memiliki kepentingan untuk melakukan mark up harga karena membangun untuk kepentingan layanan mereka sendiri.
Sebagai contoh, pembangunan SPPG oleh Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) disebut menghabiskan investasi sekitar Rp3 miliar dengan hasil yang sangat baik.
"Saya lihat kemarin SPPG yang dibangun oleh Pondok Pesantren Persis itu bagus sekali, dibangun dengan dana Rp3 miliar. Saya yakin kalau itu dibangun oleh dana APBN, itu nilainya Rp6 miliar, jadi, kita sudah 50 persen lebih efisien," paparnya.
Selain efisiensi biaya, Dadan menyoroti keunggulan dalam kecepatan waktu pembangunan. Melalui skema kemitraan, bangunan representatif dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.
Ia membandingkan dengan mekanisme pembangunan menggunakan APBN yang memerlukan proses panjang, mulai dari penunjukan konsultan perencanaan, pengurusan izin pinjam pakai lahan, survei lokasi, hingga proses tender yang memakan waktu berbulan-bulan.
