CARAPANDANG - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta memberikan klarifikasi terkait dugaan kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya peran mereka sangat penting mengawal kesuksesan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Para Kepala SPPG adalah ujung tombak di lapangan yang memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif. Hak-hak mereka tidak boleh terlambat hanya karena alasan teknis administrasi,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BGN Dadan Hindayana, di Senayan, Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Menurutnya keluhan serupa juga dialami di beberapa daerah yakni dimana dana operasional dapur SPPG belum cair dan terancam berhenti beroperasi.
"Jika tidak segera ditransfer, ratusan dapur SPPG minggu depan terancam berhenti beroperasi,” ujarnya.
