SUMBAR, CARAPANDANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan langkah cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Istana Gubernuran, Kamis malam (22/1/2026).
Rapat koordinasi ini digelar sebagai respons atas kondisi kekeringan yang dialami sejumlah wilayah di Kota Padang akibat kerusakan ekosistem di wilayah hulu sungai pascabanjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan tersebut menyebabkan terputusnya aliran sungai dan jaringan irigasi yang selama ini menjadi sumber air utama bagi masyarakat di daerah tersebut.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Raju Minropa dalam laporannya menyampaikan kondisi kekeringan telah berdampak langsung terhadap masyarakat di empat kecamatan, yakni Kecamatan Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah.
Ia menjelaskan, pergeseran arah aliran sungai mengakibatkan jaringan irigasi terputus. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor pertanian, tetapi juga pada kebutuhan rumah tangga, karena banyak sumur warga yang mengering sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari.
