CARAPANDANG - Pemerintah menghadapi risiko fiskal baru menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax per 10 Juni 2026. Kenaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter berpotensi memicu perpindahan konsumsi ke BBM subsidi Pertalite yang masih dijual Rp10.000 per liter, sehingga dapat melampaui kuota yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

Selisih harga yang mencapai Rp6.250 per liter merupakan yang terlebar dalam sejarah . Pakar energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memperkirakan sekitar 10 persen konsumen Pertamax akan beralih ke Pertalite berdasarkan pengalaman kenaikan serupa pada April 2022.

"Ketika harga Pertamax naik, masyarakat tidak mengurangi intensitas bepergian, melainkan beralih ke BBM Pertalite yang lebih murah," ujar Yayan.

Guru Besar FEB Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, mengingatkan bahwa perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM kompensasi merupakan salah satu risiko fiskal terbesar bagi APBN.

Pasalnya, pemerintah harus menanggung selisih antara harga jual eceran Pertalite dengan harga keekonomian yang dipengaruhi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.

"Efek domino terhadap kuota. Migrasi konsumsi membuat volume penyaluran Pertalite berpotensi jebol melebihi kuota yang ditetapkan BPH Migas. Jika volume over-quota, maka beban bayar kompensasi di akhir tahun anggaran akan membengkak drastis," kata Rahma.