CARAPANDANG - Pemerintah Iran mengecam keras sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan Amerika Serikat, menyebutnya sebagai "terorisme ekonomi" dan "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Kecaman ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataan resmi pada Kamis (20/8/2026), menanggapi pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai operasi ekonomi terberat yang pernah dilancarkan terhadap suatu negara.

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa sanksi tersebut merupakan kelanjutan dari permusuhan AS selama 73 tahun terhadap rakyat Iran dan menargetkan hak-hak dasar manusia setiap warga negara Iran.

"Para perancang dan pelaku sanksi ini, karena melakukan kejahatan keji semacam itu, layak diadili dan dihukum," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dalam pernyataannya di platform X, menilai kebijakan yang disebut Trump sebagai "Economic D-Day" tersebut adalah pengalihan perhatian dari krisis internal AS.

Ia memperingatkan bahwa "terorisme ekonomi" AS mengancam ekonomi global dan kedaulatan negara-negara di seluruh dunia.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengeluarkan peringatan tegas kepada negara-negara yang ikut serta dalam kampanye ekonomi AS.

Ia menyatakan bahwa Iran akan menganggap negara mana pun yang bergabung dengan perang ekonomi tersebut sebagai musuh dan akan menyerang kepentingan mereka.