“RUU ini harus menghadirkan keseimbangan antara pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung dari keberadaan kawasan industri,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai bahwa adanya usulan pembentukan Badan Kawasan Industri Nasional (BKIN) seiring penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri perlu dipertimbangkan lagi
“RUU ini harus menghadirkan keseimbangan antara pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung dari keberadaan kawasan industri,” kata dia.