"Kita tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Orientasi kebijakan pendidikan harus bergeser pada peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru, serta pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah, khususnya di daerah 3T," kata Hetifah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pemerintah awalnya menargetkan revitalisasi 11.700 satuan pendidikan pada APBN 2026.
Namun, dengan arahan Presiden Prabowo untuk menambah 60 ribu sekolah, target tersebut melonjak menjadi 71.700 satuan pendidikan. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia memiliki kondisi yang layak hingga akhir 2029.
Komisi X DPR memastikan akan mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menyentuh sekolah-sekolah di wilayah 3T yang selama ini terpinggirkan.
"Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, harus memperoleh hak atas pendidikan yang layak, merata, dan bermutu," pungkas Hetifah .
