Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai bahwa praktik tersebut memang dapat membantu memenuhi target penerimaan dalam jangka pendek, namun tidak mencerminkan lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Di sisi belanja negara, Kamrussamad menjelaskan APBN 2026 ditopang oleh 10 Instruksi Presiden (Inpres) dengan nilai sekitar Rp182 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan desa, ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di daerah.
Selanjutnya dia berharap percepatan pelaksanaan proyek-proyek tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus menjaga momentum pertumbuhan nasional.
Namun demikian, perhatian terbesar DPR RI, kata Kamrussamad, tertuju pada pembiayaan APBN yang masih dibebani pembayaran utang dalam jumlah besar.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, pembiayaan utang pada semester pertama 2026 telah mencapai sekitar Rp477 triliun. Sementara pembiayaan investasi pemerintah hanya sekitar Rp57 triliun.
"Komposisi ini belum ideal. Seharusnya pembiayaan investasi jauh lebih besar dibandingkan pembayaran utang agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru," katanya.
