Selanjutnya dia mengingatkan bahwa program kesejahteraan rakyat tidak boleh berubah menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu.
Selain masalah tata kelola, Rifqi menilai pendekatan distribusi makanan secara terpusat tidak akan menyelesaikan akar masalah gizi nasional.
“Ketika sebuah program terus-menerus diwarnai polemik, persoalan tata kelola, dugaan penyimpangan, hingga keluhan di lapangan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka,” tegasnya.
Pada kesempatan ini dia juga menyarankan pembentukan lembaga pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.
"Lembaga ini nantinya bertugas melakukan investigasi, memverifikasi temuan lapangan, serta memberikan rekomendasi hukum," katanya.
Mahasiswa: Pergantian Kepala BGN Jangan Jadi Instrumen Pencitraan Bangun Elektabilitas
Pergantian kepala BGN harus menjadi momentum melakukan evaluasi secara total. Bukan malah menjadi panggung politik untuk menutupi masalah di lapangan.
