CARAPANDANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian tegas mengatakan bahwa kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki tanggung jawab utama kepada rakyat.
Mendagri mengatakan bahwa partai politik yang mengusung hanya sebagai kendaraan. Sehingga tidak tepat jika kepala daerah menjadi petugas partai politik yang mengusungnya.
"Kepala daerah kan dipilih oleh rakyat, dia harus bertanggung jawab kepada rakyat kembali, partai hanya kendaraan. Ketika dia terpilih, tanggung jawab nomor satu bukan ke partainya, tapi ke rakyat," kata Tito di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 22 Februari 2025.
Mendagri mengatakan hal tersebut merespon adanya kepala daerah yang absen dalam pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Retret katanya memiliki tujuan untuk kepentingan daerah bukan untuk kepentingan partai politik. Retret juga bertujuan untuk menyelaraskan visi dan memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan pusat.
"Ini bermanfaat bukan untuk satu dua partai, tapi semua kepala daerah. Bukan posisi partainya, tapi posisi kepala daerahnya yang kita harapkan," lanjut Tito.
Maka dari itu, ketidakhadiran kepala daerah dalam retret tentu nantinya akan merugikan daerah yang dipimpin.
"Kegiatan orientasi kepala daerah ini sangat penting, bukan untuk kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri supaya rekan-rekan memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun melangkah," demikian Tito.
