Dia pun membantah anggapan, pengaturan tersebut menunjukkan pemerintah anti terhadap persaingan usaha. Dia justru menilai negara perlu hadir untuk mencegah potensi monopoli yang bersifat ekspansif dan dapat mematikan usaha rakyat.
“Itu kan harus diatur, negara harus hadir untuk mengatur itu. Jangan sampai kemudian terjadi monopoli yang sifatnya ekspansif yang kemudian malah mematikan usaha rakyat,” ujar Ferry.
Sebagai solusi, kata dia, pihaknya mendorong pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang akan mengelola ritel modern berbasis komunitas. Ferry menyebut gerai koperasi itu nantinya memprioritaskan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Lebih lanjut, dia mengaku menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM yang kesulitan memasukkan produknya ke jaringan ritel modern yang sudah ada.
“Saya enggak tahu kebijakan di retail modern yang sekarang ada tapi ada keluhan yang juga banyak disampaikan ke kami, susah juga itu ternyata masuk ke retail modern yang ada sekarang,” ungkap Ferry.
Menurut Ferry, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan memberi ruang lebih besar bagi produk lokal.
“Nanti kita juga akan memprioritaskan produk-produk yang bisa diproduksi oleh masyarakat sendiri, baik oleh pelaku UMKM yang ada di lokal tersebut untuk kita jual di gerai-gerai koperasi desa merah putih,” kata dia.
