CARAPANDANG - Pemerintah Indonesia menyiapkan pendekatan baru dalam tata kelola platform digital yang lebih terbuka, terukur, dan melibatkan banyak pihak.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan tantangan utama tata kelola platform digital di Asia Tenggara bukan lagi sekadar membuat aturan, tetapi memastikan prinsip hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari platform digital.
“Saya pikir kita bisa mulai dengan adanya kesenjangan, kesenjangan yang hilang, atau lapisan yang hilang antara prinsip tingkat tinggi dan praktik operasional,” ujarnya dalam forum UNESCO Capacity Building Workshops for Southeast Asia Regulators, Digital Platforms, and Civil Society di Semarang, Kamis (07/05/2026).
Ia menilai kawasan Asia Tenggara memiliki kompleksitas tinggi karena dihuni sekitar 700 juta penduduk dengan lebih dari 1.200 bahasa yang digunakan di berbagai negara.
Indonesia sendiri memiliki sekitar 700 bahasa daerah.
“Keragaman ini perlu ditangani secara khusus,” kata Wamen Nezar.
Oleh karena itu, Indonesia mulai menggeser pendekatan dari pengendalian konten menuju tata kelola tingkat sistem.
Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah ialah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
“Pembatasan usia ini adalah apa yang kami sebut instrumen tingkat sistem,” jelasnya.
