Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat masih mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) kelurahan sebesar Rp200 juta per kelurahan pada tahun 2026. Dana tersebut akan diarahkan untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta penguatan Musrenbang stunting di tingkat kelurahan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang.
“Musrenbang merupakan fondasi utama perencanaan pembangunan. DPRD berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat terakomodasi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas,” katanya.
Plt Camat Payakumbuh Utara, Ronal, menjelaskan bahwa seluruh usulan yang dibahas dalam Musrenbang kecamatan telah melalui tahapan mufakat di tingkat RT/RW, pra-Musrenbang kelurahan, hingga Musrenbang kelurahan.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan prioritas pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup.
“Semoga melalui Musrenbang ini kita dapat menyusun prioritas pembangunan yang tepat agar Payakumbuh Utara semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya. (MC)
