CARAPANDANG – Pemerintah seharusnya membentuk standar operasional prosedur (SOP) serta mekanisme pengawasan kinerja terkait kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.

Hal ini disampaikan oleh pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM),  Agustinus Subarsono seperti dilansir Kompas.com, Rabu, 1 April 2026.

Agustinus mengatakan jika pemerintah tidak menyiapkan SOP tersebut maka implementasi WFH berpotensi tidak optimal karena tidak memiliki pedoman teknis maupun sistem kontrol yang terukur.

“Maka apabila tidak ada pedoman implementasi dan sistem pengawasannya terhadap WFH atau Work From Anywhere (WFA), konsekuensinya produktivitas dan kinerja tidak akan optimal,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, produktivitas birokrasi tetap dapat dicapai apabila pemerintah memiliki key performance indicators (KPI) yang jelas, menggunakan penilaian berbasis output, serta memanfaatkan sistem e-kinerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) digital.

Penilaian berbasis output, lanjut dia, menjadi kunci agar kinerja ASN tetap terukur, misalnya melalui jumlah dokumen atau layanan publik yang berhasil diselesaikan dalam periode tertentu.

Di sisi lain, Subarsono mengingatkan kebijakan WFH pada hari Jumat berpotensi menurunkan kualitas layanan publik, khususnya layanan yang membutuhkan kehadiran fisik.