Target pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif ini dikebut hingga akhir 2027 untuk mendukung target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
"Yang sudah dikerjakan kan perkantoran dan kawasannya, ini tinggal kita untuk huniannya, ya. Kemudian untuk regulasi-regulasinya juga sudah kita siapkan," pungkas Basuki.