CARAPANDANG - Pemerintah memastikan pembangunan tahap pertama (Batch I) Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung 100 persen. Setelah jalan-jalan utama selesai, Otorita IKN kini memfokuskan pengerjaan pada kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA), sebagai bagian dari persiapan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028.

Mengutip Kumparan, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

"Batch 1 tahun 2025 yang telah selesai 100 persen, batch 1 merupakan untuk jalan-jalan utama. Batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif," ujar Basuki dikutip Kumparan.

Ia menjelaskan, realisasi belanja Otorita IKN pada 2025 mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13 persen dari pagu anggaran Rp9,04 triliun, yang didominasi belanja modal untuk penyelesaian pembangunan.

Basuki merinci kawasan yudikatif akan meliputi gedung MA, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), serta huniannya. Sementara kawasan legislatif mencakup gedung DPR, MPR, DPD, dan ruang sidang paripurna beserta hunian pendukung.

"Ya kami terus melakukan itu... menyiapkan untuk pertama infrastrukturnya, ini lagi jalan terus untuk yudikatif dan legislatif sudah berprogres sekitar 15 persen progres semuanya, dan akan kita tenderkan minggu ini untuk yang huniannya," jelas Basuki usai rapat.