CARAPANDANG - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan kerja fleksibel berupa work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga sektor swasta. Kebijakan ini direncanakan mulai diterapkan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026 sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia imbas konflik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah efisiensi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga minyak global yang terus melonjak.
"Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Skema yang dirancang pemerintah memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN di pusat dan daerah, tetapi juga diharapkan diikuti oleh sektor swasta.
Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto merespons positif rencana ini karena berpotensi memberikan penghematan signifikan dari sisi mobilitas dan konsumsi BBM.
"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," kata Airlangga.
