CARAPANDANG - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan menyesuaikan tarif layanan Transjabodetabek dari tarif flat Rp3.500 menjadi skema berbasis jarak dan karakteristik layanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keputusan mengenai besaran tarif baru akan diputuskan dalam waktu dekat.
Pramono menilai tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini tidak realistis untuk menopang operasional jangka panjang. Ia mencontohkan rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang tarifnya masih Rp3.500, sementara moda transportasi lain dengan rute serupa seperti Damri sudah menembus harga di atas Rp100.000.
"Waktu itu saya juga menyampaikan, enggak mungkin Blok M-Soekarno-Hatta itu Rp3.500. Naik Damri, naik yang lain, itu sudah rata-rata di atas Rp100.000," ujar Pramono di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Kebijakan penyesuaian tarif ini tidak hanya menyasar rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga sejumlah rute Transjabodetabek lainnya yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Alasan utama penyesuaian tarif adalah tingginya beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI.
Saat ini, biaya operasional untuk melayani satu penumpang mencapai sekitar Rp15.000, sementara tarif yang dibayar masyarakat hanya Rp3.500. Dengan demikian, pemerintah menanggung subsidi sekitar Rp11.500 hingga Rp12.258 per penumpang untuk satu kali perjalanan.
Sepanjang tahun 2026, subsidi untuk Transjabodetabek mencapai sekitar Rp410 miliar.
