“Informasi mengenai luas lahan pertanian, pola tanam, produksi komoditas, jaringan distribusi, hingga kondisi wilayah rawan pangan dapat dipetakan secara detail hingga tingkat kabupaten bahkan desa. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas pembangunan, maupun mengantisipasi potensi krisis pangan di suatu wilayah,” ujar Dede.
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi pelengkap penting dalam proses tersebut. SIG mampu mengintegrasikan berbagai data spasial dan nonspasial menjadi informasi yang mudah dipahami melalui peta digital, dashboard analitik, maupun sistem pendukung keputusan. Melalui SIG, pemerintah dapat melakukan analisis kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas, mengidentifikasi daerah yang membutuhkan intervensi, mengevaluasi efektivitas program pertanian, hingga memonitor perkembangan produksi secara berkelanjutan.
“Integrasi teknologi penginderaan jauh, SIG, AI, dan Big Data merupakan fondasi menuju sistem pertanian presisi (precision agriculture) yang berbasis data. Pendekatan ini memungkinkan setiap keputusan didasarkan pada informasi ilmiah yang akurat sehingga pengelolaan sumber daya menjadi lebih efisien dan produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan,” Dede mengungkapkan.
