Anggota parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, membenarkan bahwa pengumpulan biaya transit dari sejumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz mencerminkan kekuatan Iran atas jalur strategis tersebut.
Menurutnya, Iran telah membangun "konsep kedaulatan baru" di Selat Hormuz setelah 47 tahun.
RUU ini diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum dibahas dalam sidang paripurna parlemen.
Pemerintah Iran membenarkan kebijakan ini dengan alasan keamanan dan biaya perang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa Iran pasti akan terus menerima biaya untuk transit kapal yang aman melalui Selat Hormuz.
"Mempertimbangkan situasi perang yang (dipaksakan oleh Amerika Serikat dan Israel) pada Iran, serangkaian tindakan telah dipertimbangkan untuk melintasi Selat Hormuz," ujar Baghaei.
Ia menegaskan bahwa negara-negara yang tidak berperan dalam agresi terhadap Iran dapat melintas setelah berkoordinasi dengan otoritas Iran untuk memastikan transit yang aman dan terlindungi.
Lembaga intelijen pelayaran Lloyd's List Intelligence menggambarkan Iran telah mengoperasikan Selat Hormuz sebagai "de facto toll booth" dengan menerapkan serangkaian prosedur ketat.
Kapal-kapal diharuskan memberikan manifes, rincian awak, dan tujuan kepada Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) untuk menjalani pemeriksaan sanksi dan keselarasan kargo.
