Sementara tidak semua kapal membayar tol langsung, setidaknya dua kapal telah melakukan pembayaran yang dilakukan dalam yuan, mata uang China.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya mengumumkan bahwa kapal dari enam negara, China, Rusia, India, Irak, Pakistan, dan Bangladesh dapat melintas dengan syarat melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan otoritas Iran.
Negara-negara ini dianggap sebagai "negara sahabat" yang tidak terlibat dalam agresi terhadap Iran.
Kebijakan ini telah memicu kontroversi internasional. India dan Perancis menyatakan bahwa pungutan tersebut melanggar prinsip kebebasan navigasi yang dijamin oleh hukum internasional.
Negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, mengkritik keras langkah ini, dengan pejabat eksekutif minyak ADNOC Sultan al-Jaber menyebutnya sebagai "terorisme ekonomi".
Sementara itu, Iran membela kebijakannya dengan menyatakan tidak meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) sehingga tidak terikat pada ketentuan hak lintas alami.
Selat Hormuz mengalirkan sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia setiap hari . Sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026, harga minyak mentah Brent sempat melonjak ke level 104 dolar AS per barel.
Iran berencana untuk memasukkan mekanisme pungutan ini ke dalam tatanan baru pasca-perang.
