“Satu tahun sudah cukup untuk membawa perubahan pada ekonomi Suriah,” katanya.
Abdul-Hannan menambahkan bahwa lebih dari 100 investor telah kembali ke Suriah pada Januari lalu untuk ikut dalam upaya rekonstruksi “meskipun masih menghadapi tantangan seperti krisis energi dan sanksi yang belum dicabut.”
Pada 7 Januari 2025, Departemen Keuangan AS mengumumkan pelonggaran sanksi terhadap Suriah selama enam bulan guna memfasilitasi layanan penting.
Kemudian, pada 27 Januari 2025, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengonfirmasi bahwa para menteri luar negeri Uni Eropa telah menyepakati peta jalan untuk melonggarkan sanksi terhadap Suriah.
Suriah telah berada di bawah sanksi sejak Desember 1979 ketika ditetapkan sebagai “negara sponsor terorisme” oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS.
Sanksi semakin diperketat setelah pecah perang saudara pada 2011.
Assad melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember 2024 setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus, dan Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden baru pada akhir Januari.
