CARAPANDANG - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti solar CN 51 dan CN 53 merupakan hal yang wajar karena mengikuti dinamika harga di pasar global.

"BBM nonsubsidi harus menyesuaikan dengan kondisi harga di pasaran. Jadi, tidak heran kalau ada kenaikan harga BBM nonsubsidi," ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa di luar BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar, harga BBM lainnya memang mengikuti mekanisme pasar. Jika tidak disesuaikan, menurutnya, hal tersebut dapat membebani pemerintah, Pertamina, maupun pelaku usaha lainnya.

"Kalau dibiarkan dengan harga lama, tentu akan menjadi beban bagi Pertamina dan juga APBN. Bagi badan usaha swasta, saya rasa mungkin juga sama," ujar Eddy.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi sendiri kembali dilakukan oleh Pertamina serta sejumlah badan usaha swasta seperti BP Indonesia dan VIVO pada awal Mei 2026.

BP, misalnya, menetapkan harga BP Ultimate Diesel (CN 51) sebesar Rp30.890 per liter, naik dari sebelumnya Rp25.560 per liter pada April 2026. VIVO juga menetapkan harga serupa untuk Primus Plus (CN 51) di level Rp30.890 per liter.

Sementara itu, Pertamina pada 4 Mei 2026 turut menaikkan sejumlah harga BBM di wilayah Jabodetabek, termasuk Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp19.900 per liter dari sebelumnya Rp19.400 per liter.