Kelompok masyarakat sipil juga mendukung pandangan tersebut. Pada bulan September, 100 organisasi non-pemerintah, baik Ukraina maupun multinasional, menandatangani pernyataan menentang penyelenggaraan Pemilu pada masa perang.

Laporan tersebut menyebutkan tantangan-tantangan yang ada, termasuk ketidakmungkinan memastikan partisipasi penuh militer dan pemilih di luar negeri. Diperkirakan 6,3 juta warga Ukraina saat ini menjadi pengungsi. Lima juta lainnya menjadi pengungsi internal.

Pernyataan tersebut juga mencatat kemungkinan "kurangnya persaingan politik", mengingat hak dan kebebasan dipersempit di bawah darurat militer.

Ada juga kekhawatiran praktis lainnya. Rusia meluncurkan drone ke kota-kota Ukraina hampir setiap hari dan dapat menargetkan tempat pemungutan suara.

Dua pertiga warga Ukraina juga percaya bahwa sistem pemungutan suara elektronik di negaranya rentan terhadap peretasan oleh agen Rusia, menurut jajak pendapat KIIS.

Bulan lalu, semua partai di parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, sepakat untuk menunda pemilu hingga perang usai. Lalu, mengapa beberapa anggota pemerintah Ukraina bimbang?

"Salah satu alasannya mungkin karena propaganda Rusia, kata Maxim Alyukov," seorang peneliti yang berspesialisasi dalam media dan komunikasi politik di Universitas Manchester dan King's College London.